Bantuan Sosial (Bansos) merupakan instrumen vital dalam sistem perlindungan sosial suatu negara. Tujuannya jelas: meringankan beban masyarakat miskin dan rentan, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis. Namun, implementasi di lapangan sering kali diwarnai isu serius, salah satunya adalah masalah ketidaktepatan sasaran. Fenomena di mana bantuan yang seharusnya diterima oleh yang paling membutuhkan justru jatuh ke tangan yang mampu, atau sebaliknya, sungguh menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Ketika bansos tidak sampai pada yang berhak, fungsi utama program tersebut otomatis tergerus. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kegagalan distribusi ini berarti hilangnya harapan untuk bertahan hidup atau keluar dari jerat kemiskinan. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan memicu apatisme publik terhadap program pemerintah.
Salah satu akar masalah utama ketidaktepatan sasaran adalah kualitas data kemiskinan. Basis data seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sering kali bersifat dinamis dan rentan terhadap pembaruan yang lambat. Keluarga yang baru jatuh miskin akibat PHK atau bencana belum tentu langsung terdata, sementara di sisi lain, mereka yang sudah membaik status ekonominya terkadang masih tercatat sebagai penerima. Akibatnya, terjadi 'kebocoran' data, di mana bantuan diberikan kepada yang tidak berhak (penerima tidak layak) atau bantuan tidak tersalurkan kepada yang berhak (non-penerima padahal layak).
Selain masalah data, hambatan teknis dan birokrasi juga memainkan peran besar. Proses verifikasi dan validasi yang rumit sering kali menciptakan celah bagi praktik kecurangan atau intervensi politik. Di tingkat akar rumput, mekanisme penyaluran terkadang dipersulit oleh birokrasi yang berbelit, yang akhirnya memaksa warga miskin untuk mengeluarkan biaya tambahan atau menunggu terlalu lama, sehingga mengurangi nilai manfaat bantuan tersebut.
Dalam konteks digitalisasi yang semakin masif, seharusnya teknologi dapat menjadi solusi. Namun, jika infrastruktur di daerah terpencil belum merata atau literasi digital masyarakat penerima rendah, implementasi sistem digitalisasi bansos justru bisa menciptakan hambatan baru. Penerima mungkin kesulitan mengakses dana atau memperbarui data diri secara daring, memperparah situasi "bansos tidak tepat sasaran."
Isu ketidaktepatan sasaran bansos secara langsung mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Ketika masyarakat melihat bantuan negara disalahgunakan atau salah alamat, hal ini memicu persepsi negatif bahwa program pengentasan kemiskinan hanyalah formalitas tanpa dampak nyata. Kepercayaan yang rendah ini akan menyulitkan pemerintah di masa mendatang untuk menggalang dukungan terhadap program-program sosial penting lainnya.
Untuk mengatasi masalah krusial ini, diperlukan reformasi menyeluruh pada sistem pendataan. Pemerintah harus berinvestasi dalam pembaruan data yang berkelanjutan dan berbasis teknologi terkini, mungkin menggunakan geotagging atau integrasi data kependudukan yang lebih ketat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran harus ditingkatkan, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dari masyarakat sipil dan media. Hanya dengan perbaikan struktural yang serius, janji kesejahteraan melalui bansos dapat benar-benar terwujud bagi mereka yang paling membutuhkan.