Program bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat kurang mampu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dua program utama yang sering menjadi sorotan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keduanya memiliki fokus dan mekanisme penyaluran yang berbeda. Memahami perbedaan dan sinergi antara BPNT dan PKH sangat krusial agar bantuan dapat diterima secara maksimal oleh kelompok sasaran.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Syarat utama dari program ini adalah adanya komponen rentan dalam keluarga tersebut, seperti ibu hamil, balita, lansia, atau penyandang disabilitas.
Penyaluran PKH dirancang untuk mendorong KPM agar melakukan investasi sumber daya manusia. Penerima diwajibkan memenuhi komitmen yang telah ditetapkan, misalnya memastikan anak-anak mereka rutin bersekolah (pendidikan) dan membawa balita/ibu hamil ke fasilitas kesehatan (kesehatan).
Sementara itu, BPNT (sekarang sering diintegrasikan atau berganti nama menjadi Bantuan Sembako) memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada pemenuhan gizi keluarga. Program ini awalnya dirancang untuk mengganti bantuan sosial berupa beras. Namun, saat ini, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk uang elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan pokok.
Penggunaan metode non-tunai ini bertujuan untuk mengontrol alokasi dana agar benar-benar digunakan untuk membeli kebutuhan pangan berkualitas, seperti karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan mineral. Hal ini berbeda dengan bantuan tunai penuh yang dana cairannya bisa digunakan untuk keperluan lain.
Integrasi antara PKH dan BPNT sering terjadi karena banyak KPM yang terdaftar dalam kedua program sekaligus, meskipun skema pencairan dan peruntukannya tetap terpisah berdasarkan regulasi terbaru.
Ketika sebuah keluarga menerima keduanya, yaitu dana tunai dari PKH dan bantuan pangan dari BPNT, dampak sosial yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Dana PKH dapat digunakan untuk biaya non-pangan seperti transportasi sekolah, obat-obatan, atau keperluan darurat lainnya, sementara BPNT menjamin ketersediaan pangan di meja makan.
Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bahwa bantuan seperti BPNT dan PKH benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan. Transparansi dalam penyaluran menjadi kunci keberhasilan program jangka panjang ini.
Masyarakat didorong untuk selalu mengecek status kelayakan mereka dan memastikan bahwa mereka terdaftar pada data terbaru. Dukungan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk monitoring dari masyarakat sipil, sangat diperlukan agar penyaluran BPNT PKH dapat berjalan efektif tanpa adanya kebocoran atau penyimpangan.
Bagi calon penerima manfaat, informasi mengenai pencairan BPNT PKH umumnya diumumkan melalui kantor desa/kelurahan atau melalui bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang menjadi penyalur resmi. Verifikasi data sering menjadi langkah awal yang paling penting sebelum bantuan dapat dicairkan ke rekening masing-masing KPM.