Bantuan Sosial (Bansos) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Proses pengajuan dan pencairan bansos seringkali membingungkan bagi sebagian warga. Memahami cara mengurus bansos secara sistematis akan sangat memudahkan Anda dalam mendapatkan hak tersebut.
Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah, mulai dari persiapan dokumen hingga proses verifikasi pencairan bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) maupun pemerintah daerah.
Sebelum memulai pengurusan, pastikan Anda tahu jenis bantuan apa yang paling sesuai dengan kondisi keluarga Anda. Beberapa bansos populer meliputi:
Syarat umum agar dapat menerima bansos adalah masuk dalam kategori masyarakat miskin atau rentan miskin. Secara umum, Anda perlu memastikan data kependudukan Anda akurat dan terdaftar dalam sistem.
Pastikan semua dokumen dalam kondisi baik dan terbaru. Keterlambatan sering terjadi karena data di Dukcapil atau kelurahan yang belum sinkron.
Saat ini, proses pengajuan bansos lebih banyak dilakukan secara kolektif melalui sistem pendataan pemerintah, namun verifikasi dan pendaftaran awal tetap melalui wilayah administrasi terdekat.
Kunjungi kantor desa atau kelurahan Anda. Tanyakan apakah keluarga Anda sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika belum, Anda akan diminta mengisi formulir pendataan kemiskinan. Bawa semua dokumen pendukung yang disebutkan di atas.
Pihak desa/kelurahan akan melakukan verifikasi data yang diajukan. Data tersebut kemudian akan dibahas dalam Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menentukan kelayakan penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
Setelah data disahkan di tingkat desa, data tersebut akan dikirimkan kepada Dinas Sosial (Dinsos) di tingkat kabupaten/kota. Dinsos bertugas memvalidasi data akhir dan menginputnya ke sistem nasional.
Setelah data masuk dalam basis data nasional dan ditetapkan oleh kementerian terkait, pencairan dana atau penyaluran barang akan dilakukan. Untuk bansos PKH atau BPNT, pencairan biasanya dilakukan melalui bank penyalur (seperti Himbara atau PT Pos Indonesia).
Salah satu kesalahan umum yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak bansos adalah data yang tidak update. Kondisi ekonomi warga dapat berubah sewaktu-waktu. Jika kondisi ekonomi keluarga Anda membaik, sangat dianjurkan untuk melapor ke kantor desa/kelurahan agar data Anda tidak lagi menerima bansos. Sebaliknya, jika kondisi memburuk, segera laporkan agar Anda bisa dimasukkan kembali ke dalam DTKS.
Dengan mengikuti prosedur yang benar dan memastikan kelengkapan administrasi, cara mengurus bansos akan menjadi lebih lancar dan terhindar dari hambatan birokrasi yang tidak perlu.