Nusa Dua, yang dulunya dipandang sebagai ikon kemewahan dan pariwisata berkelanjutan di Bali, kini menghadapi tantangan serius terkait keberlanjutan lingkungan. Kawasan tertutup ini dirancang dengan standar tinggi, namun tekanan pembangunan yang masif serta manajemen limbah yang kurang optimal mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang signifikan. Pertanyaan tentang sejauh mana upaya pelestarian berjalan di tengah hiruk pikuk industri pariwisata menjadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati lingkungan lokal.
Ancaman Ekologis yang Mengintai
Kerusakan di Nusa Dua tidak selalu tampak secara kasat mata seperti tumpukan sampah di jalanan utama. Ancaman yang lebih subtil seringkali berkaitan dengan intrusi air laut ke sumber air tawar akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh hotel-hotel besar. Ketika hotel menyedot air tanah untuk kebutuhan operasional, permukaan tanah dapat mengalami penurunan, sekaligus memungkinkan air asin merembes masuk. Fenomena ini, jika dibiarkan, dapat membuat sumber air lokal menjadi tidak layak konsumsi dan merusak vegetasi endemik di area tersebut.
Selain isu air tanah, masalah pengelolaan sampah padat juga menjadi momok. Meskipun Nusa Dua dikelola secara mandiri oleh ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), volume sampah yang dihasilkan oleh ribuan kamar hotel dan fasilitas pendukung sangatlah besar. Sistem pengelolaan sampah yang ada terkadang kewalahan, terutama saat musim puncak kunjungan. Jika tidak dikelola dengan baik, sisa sampah ini berpotensi mencemari perairan dangkal di sekitar pantai, yang notabene merupakan aset utama pariwisata kawasan tersebut.
Dampak pada Ekosistem Pesisir
Ekosistem pesisir Nusa Dua, termasuk terumbu karang buatan dan area mangrove yang diupayakan untuk reboisasi, menunjukkan kerentanan yang jelas. Pencemaran nutrisi dari efluen yang tidak diolah secara sempurna dapat memicu pertumbuhan alga berlebih (eutrofikasi), yang pada gilirannya membekap terumbu karang. Padahal, terumbu karang adalah benteng alami Bali dari abrasi laut. Kerusakan terumbu karang berarti peningkatan risiko abrasi pantai, mengancam infrastruktur hotel dan fasilitas umum yang berada di garis pantai.
Peran Pengawasan dan Regulasi
Banyak pihak berpendapat bahwa pelanggaran terhadap tata ruang dan daya dukung lingkungan sering terjadi karena lemahnya pengawasan atau mungkin adanya celah dalam regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pengembang. Untuk mengatasi potensi "merusaka nusa dua bali" dalam konteks pembangunan yang serampangan, diperlukan pengetatan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Keterbukaan informasi mengenai status lingkungan juga krusial agar masyarakat sipil dan akademisi dapat turut memonitor kondisi kawasan ini.
Mewujudkan kembali citra Nusa Dua sebagai destinasi yang benar-benar berkelanjutan membutuhkan komitmen kolektif. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah atau pengelola kawasan, tetapi juga setiap pelaku industri pariwisata di dalamnya. Investasi pada teknologi hijau, daur ulang air, dan pengurangan jejak karbon harus menjadi prioritas utama daripada sekadar menambah jumlah properti mewah baru. Masa depan keindahan Nusa Dua bergantung pada seberapa serius kita menangani potensi kerusakan yang kini mengancam fondasi ekologisnya.