Gambar representatif pakaian dinas yudisial.
Pakaian dinas bagi para hakim dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia bukan sekadar seragam biasa. Pakaian ini adalah representasi visual dari martabat, wibawa, dan independensi kekuasaan kehakiman. Aturan mengenai penggunaan pakaian dinas ini diatur secara ketat untuk memastikan konsistensi dan penghormatan terhadap institusi tertinggi peradilan di Indonesia.
Ketentuan mengenai pakaian dinas ini biasanya termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Tujuannya jelas: membedakan peran resmi para hakim saat menjalankan tugas yudisial dari aktivitas sehari-hari, sekaligus membangun citra profesionalisme di mata publik dan para pencari keadilan.
Secara umum, pakaian dinas di lingkungan peradilan dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Setiap kategori memiliki ciri khas warna, atribut, dan penggunaannya yang spesifik.
Jubah hakim Mahkamah Agung memegang filosofi mendalam. Warna hitam dipilih bukan tanpa alasan; ia menyimbolkan otoritas, keseriusan, dan ketidakberpihakan. Ketika seorang hakim mengenakan jubah, ia secara simbolis melepaskan kepentingan pribadi dan mewakili suara keadilan negara.
Selain jubah, terdapat juga atribut lain seperti kalung jabatan atau lencana yang menunjukkan tingkatan atau status yudisialnya. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap orang yang berinteraksi dengan sistem peradilan dapat dengan mudah mengidentifikasi petugas resmi yang sedang menjalankan mandat konstitusionalnya. Kepatuhan terhadap tata cara berpakaian ini mencerminkan kedisiplinan internal institusi.
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di sekretariat dan kepaniteraan Mahkamah Agung, pakaian dinas juga diatur untuk menjaga keseragaman institusi. Mereka umumnya mengikuti kode berpakaian ASN yang ditetapkan pemerintah pusat, namun dapat disesuaikan dengan ketentuan tambahan dari MA, terutama terkait dengan penggunaan tanda pengenal atau seragam khusus di area vital seperti ruang sidang atau ruang arsip kerahasiaan.
Kepatuhan terhadap penggunaan pakaian dinas ini seringkali menjadi salah satu indikator kedisiplinan seorang aparatur. Pelanggaran terhadap aturan ini, terutama bagi hakim yang tidak mengenakan jubah saat bersidang, dapat dikenai sanksi disiplin karena dianggap melanggar kode etik profesi dan mengurangi kehormatan lembaga.
Meskipun kini banyak persidangan dilakukan secara elektronik (e-court), aturan mengenai pakaian dinas tetap berlaku ketat. Ketika hakim mengikuti sidang daring, mereka tetap diwajibkan mengenakan pakaian dinas yang sesuai, seringkali jubah sidang, di depan kamera. Hal ini penting untuk menjaga formalitas dan kewibawaan proses hukum meskipun medium persidangan telah berubah secara teknologi. Pakaian dinas Mahkamah Agung adalah warisan simbolis yang terus dijaga relevansinya dalam setiap perubahan sistem peradilan.