Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial andalan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun, harapan besar penerima seringkali berbenturan dengan kenyataan pahit ketika dana bantuan yang seharusnya cair justru tidak masuk ke rekening mereka. Fenomena "PKH tidak cair" ini menimbulkan keresahan, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada dana tersebut untuk kebutuhan pokok.
Ada beberapa faktor utama yang seringkali menjadi biang keladi mengapa pencairan dana PKH tertunda atau bahkan dibatalkan oleh sistem. Memahami penyebabnya adalah langkah awal untuk mencari solusi yang tepat.
Data merupakan fondasi utama program bantuan sosial. Jika data penerima (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) Kementerian Sosial tidak mutakhir atau ditemukan ketidaksesuaian dengan data kependudukan terkini, maka proses pencairan otomatis akan terhambat. Hal ini sering terjadi akibat:
Pencairan dana PKH dilakukan secara bertahap per periode (biasanya tiga bulanan). Jika verifikasi di tingkat daerah mengalami kendala atau ada keterlambatan dalam pengiriman surat perintah pencairan dari pusat, dana akan tertahan. Selain itu, jika ada perubahan komponen dalam rumah tangga (misalnya, ibu hamil sudah melahirkan atau anak sudah lulus sekolah), validasi ulang mungkin diperlukan dan memerlukan waktu.
Meskipun jarang terjadi, masalah teknis pada bank penyalur (Himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN) juga bisa menjadi penyebab. Rekening KPM mungkin terblokir, tidak aktif karena terlalu lama tidak digunakan, atau ada pembaharuan sistem yang menyebabkan transfer tertunda.
Jika Anda memastikan bahwa jadwal pencairan sudah tiba namun saldo rekening Anda masih nol, segera lakukan langkah-langkah proaktif berikut ini:
Segera cek status kelayakan Anda melalui platform resmi Kemensos. Saat ini, masyarakat bisa mengakses informasi melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Nama Penerima. Jika statusnya menunjukkan "SPM" (Surat Perintah Membayar) atau "SP2D" (Surat Perintah Pencairan Dana), berarti dana sudah dalam proses transfer. Jika statusnya masih "DTKS" tanpa jadwal cair, Anda perlu menelusuri lebih lanjut.
Pendamping PKH adalah garda terdepan yang paling memahami proses administrasi di tingkat kecamatan atau desa. Laporkan kendala yang Anda alami. Pendamping akan membantu memverifikasi data Anda di sistem dan menelusuri apakah ada masalah validasi data di lapangan atau di dinas sosial setempat.
Jika Pendamping PKH menyatakan bahwa data Anda sudah valid dan seharusnya cair, langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor cabang bank penyalur yang terdaftar di kartu ATM PKH Anda. Bawa identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga). Teller bank dapat memeriksa status rekening Anda secara spesifik, apakah ada pemblokiran atau kendala teknis lain yang menghambat masuknya dana bantuan.
Jika upaya di tingkat desa/kecamatan belum membuahkan hasil, eskalasikan laporan Anda ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Dinsos memiliki otoritas lebih tinggi untuk menanyakan langsung ke bagian teknis yang berhubungan dengan validasi data pusat. Pastikan Anda membawa bukti pendukung, seperti bukti pencairan periode sebelumnya jika ada.
Keterlambatan atau kegagalan pencairan PKH seringkali berakar pada sinkronisasi data administrasi. Dengan bersikap proaktif dan mengikuti alur pelaporan yang benar, peluang agar dana bantuan dapat segera dicairkan akan jauh lebih besar. Jangan mudah percaya pada informasi di luar jalur resmi yang menjanjikan pencairan cepat dengan imbalan biaya.