(Representasi visual kebijakan kesehatan)
Nama Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, akan selalu dikenang dalam sejarah reformasi sistem kesehatan nasional. Pengangkatannya ke posisi tersebut membawa angin segar sekaligus memicu berbagai perdebatan sengit, terutama mengingat latar belakangnya yang sangat kental di dunia medis dan akademis, jauh sebelum terjun ke ranah politik praktis. Fokus utama masa jabatannya adalah upaya radikal dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Salah satu warisan terbesar yang selalu dikaitkan dengan sosok Terawan adalah gagasannya tentang program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang lebih efisien. Ia sering menekankan perlunya penguatan sistem layanan kesehatan primer—Puskesmas dan layanan kesehatan tingkat pertama—sebagai garda terdepan penanganan masalah kesehatan. Filosofinya adalah pencegahan harus lebih diutamakan daripada pengobatan kuratif yang mahal. Dalam pandangannya, jika sistem rujukan berjalan optimal dan pencegahan dilakukan maksimal, beban biaya BPJS Kesehatan dapat ditekan secara signifikan.
Namun, perjalanan karier politik Terawan tidak terlepas dari bayang-bayang kontroversi yang telah lama menyertainya, jauh sebelum ia menjadi menteri. Yang paling menonjol adalah isu seputar metode pengobatan yang ia kembangkan, sering disebut sebagai "Terapi Seluler" atau yang populer dikenal publik sebagai "Terapi Ikan" (DSA - Digital Subtraction Angiography). Metode ini, yang ia klaim efektif untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah otak, menuai kritik tajam dari berbagai asosiasi kedokteran nasional maupun internasional.
Kritik tersebut berpusat pada standar pembuktian ilmiah (evidence-based medicine). Meskipun Terawan mengklaim keberhasilan klinis, banyak pihak mempertanyakan validitas metodologi penelitiannya yang dianggap belum memenuhi standar jurnal ilmiah bereputasi. Kontroversi ini memuncak ketika ia harus menghadapi proses etik karena metode tersebut sempat menjadi sorotan utama publik. Bagi para pendukungnya, ini adalah bentuk inovasi yang terhambat oleh birokrasi dan kekakuan sistem yang ada. Sebaliknya, bagi para kritikus, ini adalah isu integritas profesional yang serius di ranah kesehatan.
Ketika masa jabatan Terawan berlanjut, fokusnya bergeser drastis memasuki fase penanganan krisis kesehatan global: Pandemi COVID-19. Di bawah kepemimpinannya, terjadi upaya besar untuk meningkatkan kapasitas tes, pelacakan kontak, dan distribusi alat pelindung diri (APD). Meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar dan bersifat mendadak, pemerintah di bawah komando Terawan berusaha keras untuk memastikan ketersediaan tempat tidur isolasi dan ventilator, meskipun implementasinya sering kali menuai kritik terkait kecepatan respons dan koordinasi antar daerah.
Era kepemimpinan Terawan di Kementerian Kesehatan dapat dilihat sebagai periode transisi yang penuh gejolak. Ia mencoba mendorong inovasi dan perubahan struktural yang ambisius, sejalan dengan cita-cita Nawacita untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui kesehatan yang merata. Meskipun demikian, jejak rekamnya akan selalu dibahas melalui lensa dualitas: di satu sisi, seorang pembaharu dengan gagasan besar, dan di sisi lain, figur yang terkait erat dengan kontroversi metodologis yang menantang konsensus ilmiah.
Pengalaman kepemimpinan Terawan memberikan pelajaran penting bagi masa depan tata kelola kesehatan di Indonesia. Siapapun yang mengambil alih estafet kepemimpinan di sektor krusial ini harus mampu menyeimbangkan antara dorongan inovasi yang cepat dengan kepatuhan ketat terhadap kaidah ilmiah dan etika profesi yang berlaku universal. Keberhasilan di bidang kesehatan tidak hanya diukur dari kebijakan yang dikeluarkan, tetapi juga dari kepercayaan publik yang terbangun melalui transparansi dan akuntabilitas ilmiah yang tak terbantahkan.
Secara keseluruhan, diskusi mengenai Terawan Agus Putranto bukan sekadar membahas kebijakan sektoral, melainkan cerminan dari kompleksitas antara politik, ilmu pengetahuan, dan harapan masyarakat Indonesia akan sistem kesehatan yang lebih baik dan berdaya saing. Dampak dari keputusannya masih terasa dan akan terus menjadi bahan kajian dalam evaluasi pembangunan kesehatan nasional di tahun-tahun mendatang.