Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, salah satu isu krusial yang sering muncul dan menjadi bahan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) adalah mengenai gugatan yang dinyatakan kurang pihak atau dikenal juga sebagai plurium litis consortium. Permasalahan ini menyangkut kelengkapan subjek dalam suatu gugatan, yang mana ketidaklengkapan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap sah atau tidaknya putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
Ilustrasi: Ketidakseimbangan Subjek Hukum dalam Gugatan
Dasar Hukum dan Konsekuensi Yuridis
Prinsip gugatan kurang pihak berakar pada asas bahwa putusan hakim harus mengikat semua pihak yang berkepentingan atas objek sengketa. Jika ada pihak yang seharusnya ikut serta namun tidak digugat (atau menggugat), maka putusan yang dijatuhkan berpotensi cacat formil karena tidak menciptakan kepastian hukum yang utuh. Dalam konteks hukum acara perdata, hal ini sering dikaitkan dengan perlunya kesatuan gugatan (necessary joinder).
Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensinya menekankan bahwa apabila gugatan menyangkut hak bersama atau perikatan yang melibatkan lebih dari satu orang sebagai debitur atau kreditur, maka semua pihak tersebut wajib ditarik sebagai pihak dalam perkara. Kegagalan menarik semua pihak yang berkepentingan akan menyebabkan gugatan menjadi error in persona atau kurang pihak.
Yurisprudensi Kunci dari Mahkamah Agung
Putusan-putusan MA secara konsisten menegaskan bahwa jika Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) menemukan adanya kekurangan pihak, ia memiliki kewenangan untuk memerintahkan Penggugat memperbaiki gugatannya dengan menarik pihak yang kurang tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Namun, jika Penggugat tetap lalai atau menolak memperbaiki gugatannya, maka Hakim wajib menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO). Yurisprudensi MA menekankan bahwa putusan NO lebih tepat daripada memutus pokok perkara dalam kondisi kurang pihak, sebab putusan atas pokok perkara tanpa kehadiran pihak yang seharusnya bersengketa akan berpotensi menimbulkan gugatan baru di kemudian hari atas dasar yang sama, yang tentunya bertentangan dengan asas ne bis in idem (meski dalam konteks substansi yang berbeda, namun menghindari putusan yang tidak final).
Perbedaan dengan Error in Persona
Penting untuk membedakan kurang pihak (plurium litis consortium) dengan error in persona. Kurang pihak terjadi ketika pihak yang secara materiil seharusnya terlibat tidak dimasukkan. Sementara itu, error in persona terjadi ketika pihak yang ditarik salah (misalnya salah menunjuk nama atau kedudukan hukum), namun secara keseluruhan pihak yang relevan sudah tercakup. Yurisprudensi MA seringkali menyamakan konsekuensi kedua hal ini menjadi gugatan yang tidak dapat diterima, namun dasar koreksinya berbeda.
Implikasi Praktis bagi Pencari Keadilan
Bagi para pihak yang mengajukan gugatan, pemahaman mendalam mengenai siapa saja yang harus ditarik sebagai pihak adalah langkah awal yang vital. Kesalahan dalam menentukan subjek hukum tidak hanya membuang waktu dan biaya litigasi di tingkat pertama, tetapi juga berisiko tinggi gugatan ditolak karena formalitas, memaksa mereka mengulang proses dari awal dengan perbaikan komposisi pihak yang benar. Yurisprudensi MA berfungsi sebagai pengingat bahwa formalitas acara perdata harus dipenuhi demi terwujudnya keadilan substantif yang mengikat dan final.
Pengadilan kasasi dan peninjauan kembali seringkali membatalkan putusan yang mengabaikan cacat formil berupa kurang pihak, menegaskan bahwa pemeriksaan kelengkapan para pihak adalah bagian esensial dari prosedur hukum acara yang harus dilakukan sejak awal pemeriksaan.